Kamis, 14 Des 2017
  • Home
  • Berita
  • OJK: Tidak Mudah Ungkap Beneficial Owner

OJK: Tidak Mudah Ungkap Beneficial Owner

arieweb Sabtu, 25 November 2017 09:53 WIB
Ter Iklan 1
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk melaporkan pihak penerima manfaat yang sebenarnya (Beneficial Owner). Meskipun kewajiban tersebut baru berlaku per Maret 2022 mendatang, penyelenggara Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending diharapkan melaporkan secara voluntary sejak mendapat izin dari otoritas.

Deputi Direktur Group Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) OJK, Rinto Teguh Santoso mengatakan bahwa otoritas berharap fintech tidak dijadikan sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. OJK menghimbau kewajiban penyampaian beneficial owner sebagaimana POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dilakukan lebih dini dari waktu mandatory.

"Penyelenggara [fintech] harus memastikan transaksi tersebut apakah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kalau untuk pihak lain, POJK 12/POJK.01/2017 mengharuskan idenfitikasi," kata Rinto kepada hukumonline, Rabu (22/11) kemarin.

Menurut POJK Nomor 12/POJK.01/2017, penyedia jasa keuangan termasuk fintech wajib melakukan identifikasi dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channel). Prosedurnya sendiri mencakup beberapa cara seperti pengawasan aktif oleh direksi dan komisaris, pengendalian internal, sistem informasi, serta sumber daya manusia dan pelatihan.

Terkait beneficial owner, program APU-PPT mewajibkan penyelenggara untuk melakukan identifkasi dan verifikasi nasabah serta calon nasabah baik perorangan, korporasi, atau perikatan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat profil risikonya. Dikatakan Rinto, program APU-PPT tersebut dilakukan tujuannya agar penyelenggara dapat mengetahui profil dari pengguna fintech peer to peer lending, baik sebagai pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman.

"Jangan sampai si pemberi pinjaman adalah perusahaan 'ecek-ecek' tapi bisa beri pinjaman jutaan dolar, itukan tidak pas," kata Rinto.

Rinto melanjutkan, fintech bakal diwajibkan melaporkan secara berkala kepada OJK terkait nasib uang yang tersimpan di escrow account penyelenggara fintech apakah telah tersalur kepada penerima pinjaman atau misalnya uang itu kembalikan kembali ke pemberi pinjaman karena tidak tersalurkan kepada penerima pinjaman.

Selain untuk bahan analisa, laporan tersebut juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang nantinya bakal dituangkan dalam SEOJK tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

"Beneficial owner ini harus me-refer ke individual. Kalau itu korporasi, harus dilihat anggaran dasar dan dicari yang paling tinggi siapa. Minimal pemegang saham, kalau tidak ketemu direktur yang menentukan. Ini sesuai rekomendasi FATF," kata Rinto.

OJK menyadari tidak mudah untuk melacak dan mengidentifikasi beneficial owner. Kata Rinto, sudah menjadi rahasia umum bila pemilik uang tidak ingin muncul namanya ke permukaan bahkan rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) juga menyebutkan bahwa penelusuran pihak penerima manfaat yang sebenarnya cukup dilakukan sampai tingkat (layer) ke-2.

Bagi OJK sendiri, lanjut Rinto, yang terpenting adalah penyelenggara dapat menunjukkan dan memberikan bukti kepada OJK dalam laporannya bahwa 'si A' adalah individu penerima manfaat yang sebenarnya.

"Ketika ditanyakan apakah sudah identifikasi ketika sudah, kita minta buktinya. Fintech harus tentukan beneficial owner, dia [penyelenggara] harus bisa berikan dasarnya, misalnya dari semua pemegang saham mana yang paling berpengaruh atau direksinya," kata Rinto.


T#gs HukumPNS lt Sanksisanksi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments